NEWS

Policy Paper Pengendalian Tembakau: Saatnya Generasi Muda menjadi Generasi Berkualitas!
Jakarta, 30 Agustus 2016 – Salah satu di antara 5 negara produsen tembakau terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia menyumbang jumlah produksi sebanyak 7,5 juta ton tembakau bagi konsumsi global setiap tahunnya. Tak hanya jumlah produksi, tetapi konsumsi rokok juga menjadi epidemi yang mengancam kelangsungan generasi. Konsumsi rokok di atas usia 15 tahun dari kurun waktu 1995 – 2013 terus meningkat dan mencapai 36.3% dari total populasi pada tahun 2013. Setiap 1 dari 5 anak usia 13-15 tahun di Indonesia sudah pernah merokok dan 1 dari 3 anak di Indonesia mencoba menghisap rokok pertamanya sebelum usia 10 tahun. Peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun menyebabkan Indonesia juga menjadi salah satu dari 5 negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia.

WHO telah melaporkan bahwa konsumsi produk-produk tembakau adalah penghalang bagi upaya Millenium Development Goals. Hal tersebut terjadi sejak tahun 2004 atau satu tahun setelah Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dikeluarkan. Jika tidak mendapat perhatian khusus, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) juga dapat terhalang bila upaya pengendalian tembakau, khususnya di kalangan generasi muda. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meluncurkan policy paper untuk pengendalian tembakau, pada tanggal 30 Agustus 2016. Policy paper ini diharapkan mampu memperkuat peta jalan upaya pengendalian tembakau dan pengurangan jumlah perokok pemula di Indonesia. Diskusi dan peluncuran policy paper dilaksanakan di Museum Kebangkitan Nasional (STOVIA), Jakarta Pusat.


“Pengendalian tembakau harus dilaksanakan secara inetgratif dan holistik, lintas sektor dan oleh semua aktor atau pemangku kepentingan pembangunan nasional. Berbicara mengenai pengendalian tembakau, berarti melakukan aksi pembangunan manusia menuju populasi berkualitas. Dan langkah aksi bersama ini dimulai dengan menjamin bahwa Indonesia mempunyai generasi muda berkualitas serta mampu merealisasikan potensi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.”, sambut Diah Saminarsih, selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan RI bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs yang juga pendiri CISDI.

Peluncuran policy paper pengendalian tembakau ini dikemas dalam sebuah diskusi publik yang terbagi dalam tiga topik diskusi dengan moderator dan panelis yang hadir dari berbagai perwakilan kementerian terkait, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh pemuda dan perwakilan media. Beberapa pembicara yang terlibat antara lain: Prof. Dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) - Menteri Kesehatan RI; Dr. Ir. Subandi, M.Sc – Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat; Dr. Sonny Harry B. Harmadi, S.E., M.E - Staf Ahli Menko PMK RI bidang Kependudukan; Dr. Ir. Bambang Widianto, M.A – Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Pengendalian Kemiskinan (TNP2K); Dr. Sukiman – Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Andreas Harsono – Peneliti Human Rights Watch; Dr. Dwini Handayani – Peneliti Lembaga Demografi FEUI; dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – aktor pembangunan daerah; Margianta Surahman Juanda – gerakan pemuda untuk FCTC; dan tentunya tuan rumah Diah S. Saminarsih, Staf Khusus Menteri Kesehatan RI bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs / Pendiri CISDI; serta Anindita Sitepu, Direktur Program CISDI.


Topik diskusi terbagi dalam tiga unsur, yaitu pengendalian tembakau dilihat dari sisi kebijakan, implementasi terhadap SDGs, dan cara untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Ketiga topik tersebut merupakan topik utama yang penting untuk dibahas dari berbagai sektor, untuk bisa mewujudkan generasi muda Indonesia yang berkualitas secara utuh.

“Bonus demografi (mengacu pada generasi muda) harus dimanfaatkan dan diantisipasi”, ungkap Dwini Handayani.
Perwujudan generasi muda yang berkualitas tidak hanya ditujukan kepada generasi muda itu sendiri, tetapi ditujukan untuk semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk membentuk generasi muda menjadi pribadi yang siap membangun Indonesia secara menyeluruh. Apabila generasi muda yang dibentuk mendapatkan pengetahuan yang salah, tak heran jika mereka akan tumbuh menjadi generasi muda yang ‘salah arahan’, dalam hal ini adalah pengenalan informasi mengenai perilaku merokok. “Proporsi usia mulai merokok menurut kelompok umur pada tahun 2013 usia 15 – 19 tahun adalah 55.4%, sedangkan usia 10 -14 tahun sebesar 18%.”, tambah Bambang Widianto.


Dampak serta akibat yang ditimbulkan dari rokok berkaitan erat dengan aspek kesehatan. banyak penyakit yang ditimbulkan akibat merokok, seperti kanker, hipertensi, jantung, dan masih banyak lagi. Padahal, aspek kesehatan adalah aspek terakhir yang ditimbulkan akibat seseorang sudah merokok, sehingga hal ini yang membuat isu pengendalian tembakau tidak hanya dari aspek kesehatan saja.


“Keterkaitan pengendalian tembakau tidak dapat dipandang hanya dari sisi kesehatan. dalam SDGs, satu aspek saling berhubungan dengan aspek lain, sehingga dampak rokok harus diliat dan didekati secara holistik. Perubahan lingkungan atau gangguna lingkungan juga akan mempengaruhi genetik dan juga perilaku.”, ungkap Nila Moeloek, dalam diskusi kedua mengenai implementasi SDGs.

Pertanyaan demi pertanyaan pun berdatangan dari para peserta yang hadir pada diskusi. Sebagian besar peserta mempertanyakan apa yang bisa dilakukan sebagai solusi dari isu pengendalian tembakau di Indonesia saat ini.
“Solusi yang bisa dilakukan adalah pencegahan untuk melindungi perokok pasif, KTR (Kawasan Tanpa Rokok) harus didorong terus, dan perlu adanya kolaborasi antar sektor, tak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat.”, jawab para panelis diskusi pertama.


“Implementasi dan pengawasan terhadap jalannya kebijakan, serta penegakan sanksi juga menjadi kunci pencapaian tujuan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan.”, ungkap Anindita Sitepu. CISDI mendorong tersusunnya peta jalan pengendalian tembakau dan pengurangan jumlah perokok pemula secara serius. “Kami berharap pembangunan negara tidak hanya berorientasi pada short-economic gain dan akhirnya kehilangan potensi terbesarnya secara jangka panjang yaitu kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas generasi mudanya di era bonus demografi nanti.”, tambah Anindita.


Diskusi ini juga menegaskan bahwa sebagai salah satu negara perumus agenda pembangunan berkelanjutan dan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada tahun 2003, sudah saatnya Indonesia merealisasikan komitmennya terhadap FCTC.

Policy Paper Pengendalian Tembakau dapat diunduh melalui : Unduhan


Penulis: Hadassah A. T.

Share this: